Double Check "Rakyat Dilindungi Negara, Sejauh Mana?": Wamensos Paparkan Data Tunggal hingga Sekolah Rakyat

Sabtu, 24 Mei 2025, GEMPITA bersama Kantor Komunikasi Presiden menggelar forum Double Check bertajuk “Rakyat Dilindungi Negara, Sejauh Mana?” di Toeti Heraty Museum Cemara 6 Galeri, Jakarta Pusat. Narasumbernya Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Deputi I Kantor Komunikasi Kepresidenan M. Isra Ramli, dipandu moderator Roso Daras, CEO FTNews.co.id.

Data tunggal sebagai fondasi

Agus Jabo mengawali dengan arahan Presiden saat pelantikannya: “Kamu harus memastikan bahwa bantuan sosial tetap sasaran.” Selama ini hampir setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah punya data sendiri. “Program sebagus apa pun kalau datanya tidak akurat, tidak akan tepat sasaran,” katanya. Pada Januari 2025 Presiden memberi tiga tugas besar kepada Kemensos: memastikan data sosial clear, melaksanakan program perlindungan dan jaminan sosial, dan menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Data dipadatkan BPS, direkonsiliasi dengan Dukcapil, dan dimutakhirkan setiap tiga bulan.

Dari data tunggal itu, penduduk miskin tercatat sekitar 24 juta dari 285,6 juta jiwa (8,57 persen), dengan indikator pengeluaran Rp600.000 per kapita per bulan; miskin ekstrem sekitar 3,17 juta jiwa. Pemerintah pusat mengalokasikan subsidi sosial Rp500 triliun per tahun, di antaranya bantuan sosial Kemensos Rp75 triliun.

Dari bansos ke pemberdayaan

Kemensos, kata Agus Jabo, sedang “hijrah” dari bantuan sosial ke pemberdayaan sosial, meski masih ada “problem mindset” karena masyarakat merasa nyaman dengan bansos. Sekitar 500 penerima bansos sudah memilih mandiri. Ia menceritakan seorang ibu yang bersujud saat sosialisasi dan ibu lain yang berkata, “Pak Wamen, saya tidak ingin terus-menerus masyarakat men-judge saya sebagai orang miskin.” Sebelum Makan Bergizi Gratis, Kemensos sudah menyalurkan sekitar 100.000 porsi makanan per hari bagi lansia tunggal dan penyandang disabilitas, dikelola kelompok masyarakat.

Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda

Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama jenjang SD hingga SMA bagi anak keluarga miskin, dibangun di aset rehabilitasi Kemensos. “Presiden minta Juli harus kick-off minimal 100 sekolah,” ujar Agus Jabo. Jangka panjangnya, tiap daerah punya minimal satu Sekolah Rakyat permanen berkapasitas 1.000 siswa di lahan minimal 8,15 hektare. Guru dan kepala sekolah diseleksi dengan syarat empati, seleksi siswa dibuat ketat agar benar-benar dari keluarga miskin, dan Papua serta wilayah 3T menjadi fokus. Untuk anak miskin ber-IQ tinggi, Presiden menggagas Sekolah Garuda. Soal isu Sekolah Luar Biasa, Agus Jabo menegaskan tidak ada pengusiran, hanya renovasi gedung selama dua bulan.

Perspektif komunikasi kepresidenan

Isra Ramli menilai Kemensos salah satu kementerian paling progresif, dan menekankan negara harus hadir sejak sebelum kelahiran hingga kematian: bantuan ibu hamil, imunisasi, pendidikan, sampai bantuan kematian. Ia menyoroti ancaman hoaks dan disinformasi yang menurut data World Economic Forum termasuk ancaman terbesar saat ini, dan mengajak anak muda memilah sumber: “Jadi kalau teman-teman ‘mencari’ informasi tentang pemerintahan, carilah dari sumber pemerintahan.”