Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Pasal 27A UU ITE dan Pasal 433 KUHP Baru

Dua aturan yang berlaku bersamaan

Sejak 2 Januari 2026, Indonesia memakai KUHP baru (UU 1/2023) menggantikan KUHP warisan Belanda. Pencemaran nama baik yang dulu ada di Pasal 310 KUHP lama kini diatur Pasal 433. Di sisi lain, UU ITE hasil perubahan kedua (UU 1/2024) tetap berlaku dengan Pasal 27A untuk pencemaran lewat sarana elektronik.

Keduanya mengatur hal yang serupa untuk media sosial. Para ahli hukum pidana berpendapat bahwa untuk unggahan di internet seharusnya dipakai Pasal 433 KUHP dengan pemberatan Pasal 441 karena KUHP baru lebih baru dan lebih umum, tetapi dalam praktik penyidik masih dapat memakai Pasal 27A UU ITE. Yang pasti: unsur dan pengecualiannya hampir sama.

Unsur pencemaran nama baik

Perbuatan baru disebut pencemaran nama baik bila semua unsur ini ada:

1. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
2. dengan menuduhkan suatu hal (perbuatan tertentu), bukan sekadar kata kasar;
3. dengan maksud supaya diketahui umum (disiarkan, diunggah, disebar);
4. ditujukan kepada orang perseorangan yang bisa dikenali.

Mengumpat tanpa tuduhan perbuatan termasuk penghinaan ringan (Pasal 436 KUHP baru), bukan pencemaran. Tuduhan yang diketahui tidak benar disebut fitnah (Pasal 434), dengan ancaman lebih berat.

Ancaman pidana

Dasar	Perbuatan	Ancaman maksimal
Pasal 433 ayat (1) KUHP	Pencemaran secara lisan	Penjara 9 bulan atau denda kategori II (Rp10 juta)
Pasal 433 ayat (2) KUHP	Pencemaran dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempel di tempat umum	Penjara 1 tahun 6 bulan atau denda kategori III (Rp50 juta)
Pasal 441 KUHP	Dilakukan lewat sarana teknologi informasi	Ancaman ditambah sepertiga
Pasal 434 KUHP	Fitnah: tuduhan yang diketahui tidak benar dan tidak dapat dibuktikan	Penjara paling lama 3 tahun atau denda kategori IV
Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE	Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain lewat informasi elektronik	Penjara 2 tahun dan/atau denda Rp400 juta

Catatan: angka denda kategori mengikuti Pasal 79 KUHP baru dan bisa disesuaikan pemerintah lewat peraturan.

Pengecualian: kapan tidak dipidana

Pasal 433 ayat (3) KUHP dan Penjelasan Pasal 27A UU ITE sama-sama menegaskan perbuatan tidak dipidana bila dilakukan:

• untuk kepentingan umum, misalnya mengungkap dugaan penyalahgunaan jabatan, laporan konsumen atas pelayanan buruk, atau karya jurnalistik yang mengikuti kode etik; atau
• karena terpaksa membela diri, misalnya menjawab tuduhan yang lebih dulu dilontarkan orang lain.

Pasal 27A UU ITE juga tidak berlaku terhadap penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau kenyataan yang disampaikan atas dasar kepentingan umum; ini ditegaskan dalam Penjelasan UU 1/2024.

Delik aduan: korban yang menentukan

Baik Pasal 433 KUHP maupun Pasal 27A UU ITE adalah delik aduan. Artinya:

• polisi hanya memproses kalau korban sendiri (bukan pihak ketiga, bukan organisasi atas nama korban) mengadu;
• aduan dapat dicabut sebelum perkara disidangkan, sehingga perdamaian selalu terbuka;
• ada batas waktu pengaduan menurut KUHP baru, sehingga korban tidak bisa menunda tanpa batas.

Kalau Anda korban

1. Amankan bukti: tangkapan layar beserta URL, tanggal, dan nama akun; bila mungkin, minta pihak ketiga ikut menyaksikan atau gunakan jasa pencatatan bukti elektronik.
2. Kirim somasi meminta penghapusan dan permintaan maaf dengan tenggat. Panduannya ada di cara membuat somasi.
3. Pilih jalur: laporan pidana ke kepolisian (unit siber) sebagai delik aduan, dan/atau gugatan perdata ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.
4. Untuk pemberitaan media pers, tempuh dulu hak jawab dan hak koreksi lewat Dewan Pers sesuai UU Pers, karena sengketa jurnalistik diselesaikan di sana lebih dulu.

Kalau Anda yang dilaporkan

• Jangan menghapus unggahan secara diam-diam; penghapusan bisa dipersepsikan menghilangkan bukti. Lebih baik menurunkan konten setelah didokumentasikan, disertai klarifikasi.
• Kumpulkan dasar unggahan Anda: dokumen, sumber berita, kesaksian. Kalau isinya fakta yang bisa dibuktikan dan menyangkut kepentingan umum, Anda berada di wilayah pengecualian.
• Datangi pemanggilan dengan advokat. Dalam KUHAP 2025, advokat berstatus penegak hukum yang mendampingi sejak pemeriksaan awal.

Prinsip praktis untuk pengguna media sosial

• Kritik kebijakan dan tindakan, bukan pribadi.
• Tulis fakta yang bisa Anda buktikan; kalau tidak yakin, gunakan kata “diduga” dan sebutkan sumbernya.
• Jangan menyebarkan ulang tuduhan orang lain; penyebar ulang dapat dimintai pertanggungjawaban yang sama.
• Kalau salah, koreksi cepat dan terbuka. Koreksi dini sering menghentikan perkara sebelum sampai polisi.

Panduan ini disusun redaksi alfonsoferrypahotan.com sebagai informasi umum, bukan nasihat hukum. Rumusan pasal dirujuk dari naskah UU 1/2023 dan UU 1/2024; cek JDIH untuk teks resmi dan perubahan terbaru.