PHK sepihak, apakah karyawan tetap dapat pesangon?

“Sepihak” bukan berarti tanpa hak

PHK yang diputuskan perusahaan sendiri memang sah dilakukan, tetapi hanya dengan alasan yang diakui (Pasal 36 PP 35/2021) dan prosedur yang ditentukan. Kalau prosedurnya dilanggar, PHK-nya yang bisa dipersoalkan; hak pesangon tidak hilang hanya karena perusahaan memutus sepihak.

Prosedur yang wajib diikuti perusahaan

1. Surat pemberitahuan PHK yang memuat alasan dan kompensasinya, disampaikan paling lama 14 hari kerja sebelum PHK (7 hari kerja bila masih masa percobaan), Pasal 37.
2. Karyawan yang menolak harus membuat surat penolakan beralasan paling lama 7 hari kerja setelah surat diterima, Pasal 39 ayat (1).
3. Bila berbeda pendapat: perundingan bipartit antara perusahaan dan karyawan atau serikat, Pasal 39 ayat (2).
4. Bila buntu: mediasi di dinas ketenagakerjaan, lalu gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (UU 2/2004).
5. Karyawan yang tidak menolak: perusahaan melaporkan PHK ke kementerian atau dinas ketenagakerjaan, Pasal 38.

Selama perselisihan belum selesai, hubungan kerja pada prinsipnya masih berjalan dan upah tetap menjadi hak.

Besaran hak menurut alasan PHK (PP 35/2021)

Alasan PHK	Uang pesangon	UPMK	Penggantian hak
Efisiensi karena perusahaan rugi	0,5 kali	1 kali	Ya
Efisiensi untuk mencegah rugi	1 kali	1 kali	Ya
Perusahaan tutup karena rugi 2 tahun atau force majeure	0,5 kali	1 kali	Ya
Force majeure tanpa tutup	0,75 kali	1 kali	Ya
Penggabungan atau pengambilalihan dan pekerja tidak bersedia lanjut	1 kali (0,5 bila syarat kerja berubah)	1 kali	Ya
Pelanggaran setelah SP 1, 2, 3	0,5 kali	1 kali	Ya
Pelanggaran bersifat mendesak	Tidak	Tidak	Ya, plus uang pisah
Mangkir 5 hari kerja berturut-turut setelah dipanggil 2 kali	Tidak	Tidak	Ya, plus uang pisah
Mengundurkan diri	Tidak	Tidak	Ya, plus uang pisah
Pengusaha menganiaya, menghina, atau tidak membayar upah 3 bulan (PHK atas permintaan pekerja)	1 kali	1 kali	Ya
Pensiun	1,75 kali	1 kali	Ya
Meninggal dunia (kepada ahli waris)	2 kali	1 kali	Ya

“Kali” dihitung dari ketentuan dasar Pasal 40 ayat (2): masa kerja di bawah 1 tahun = 1 bulan upah, naik 1 bulan tiap tahun, sampai 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun atau lebih. Uang penghargaan masa kerja (UPMK) mulai 2 bulan upah untuk masa kerja 3 tahun. Penggantian hak mencakup cuti tahunan yang belum diambil dan biaya pulang ke tempat penerimaan kerja.

Kalau perusahaan menolak membayar

• Jangan menandatangani surat pengunduran diri atau “kesepakatan bersama” di bawah tekanan; mengundurkan diri menghapus hak pesangon.
• Minta perhitungan tertulis dan bandingkan dengan tabel di atas.
• Catat perselisihan ke dinas ketenagakerjaan untuk mediasi; anjuran mediator menjadi dasar gugatan ke PHI, yang untuk nilai di bawah Rp150 juta bebas biaya perkara.
• Pesangon adalah utang perusahaan kepada Anda; keterlambatannya dapat dituntut berikut kerugiannya.