Praperadilan bisa diajukan berapa kali, dan berapa hari sampai putusan?

Berapa kali

Pasal 160 ayat (3) UU 20/2025 tegas: permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya upaya paksa yang diajukan tersangka, keluarganya, atau advokatnya hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama. “Hal yang sama” berarti objek yang sama, misalnya penetapan tersangka dalam perkara itu. Praperadilan tentang objek berbeda (misalnya penahanan setelah praperadilan penetapan tersangka) secara teks tidak dilarang, tetapi pengadilan menilai apakah pengajuan bertahap itu beralasan atau sekadar menunda perkara.

Satu pintu lain dibuka Pasal 163 ayat (1) huruf g: putusan praperadilan di tahap penyidikan tidak menutup permohonan baru di tahap penuntutan, dengan permintaan yang baru.

Praperadilan tidak dapat diajukan bila tersangka melarikan diri atau berstatus daftar pencarian orang (Pasal 160 ayat (4)).

Berapa hari

Tahap	Batas waktu	Dasar
Hakim menetapkan hari sidang	Paling lama 3 hari sejak permohonan diterima	Pasal 163 ayat (1) huruf a
Putusan dijatuhkan	Paling lama 7 hari sejak permohonan dibacakan di sidang	Pasal 163 ayat (1) huruf c
Termohon tidak hadir	Setelah 2 kali sidang, pemeriksaan tetap lanjut dan termohon dianggap melepaskan haknya	Pasal 163 ayat (1) huruf d
Pemulihan bila upaya paksa tidak sah	Paling lama 3 hari setelah putusan	Pasal 163 ayat (1) huruf f

Jangka waktu dihitung mulai hari berikutnya (Pasal 279). Dalam praktik, dari pendaftaran sampai putusan biasanya sekitar dua minggu, tergantung kapan permohonan dibacakan.

Apa yang terjadi selama praperadilan berjalan

Selama pemeriksaan praperadilan belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan (Pasal 163 ayat (1) huruf e). Ini kebalikan dari KUHAP lama, yang membuat praperadilan gugur begitu pokok perkara mulai disidangkan. Penyidikan sendiri tidak otomatis berhenti; yang ditunda adalah persidangan pokok perkara.

Setelah putusan

Putusan praperadilan tidak dapat dibanding (Pasal 164), kecuali putusan yang menyatakan penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah. Karena hanya satu kali dan tanpa banding, permohonan harus disiapkan lengkap sejak awal: dokumen upaya paksa yang diuji, alasan hukum yang spesifik, dan saksi yang bisa hadir dalam 7 hari.